Prodi Ilmu Pemerintahan UMB Jalin Kerja Sama Strategis dengan UMY

Muara Bungo, 25, Sep 2025

---

Yogyakarta, – Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muara Bungo (UMB) melakukan kunjungan resmi ke Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Rabu (10/9/2025).

Kegiatan yang berlangsung di Study Hall MIP Pascasarjana Lt. 2 UMY ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) sebagai langkah awal kerja sama strategis dalam membuka program Magister Ilmu Pemerintahan di UMB.

Dalam pertemuan tersebut hadir sejumlah pimpinan dan dosen dari kedua universitas, antara lain Prof. Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si. (Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan UMY), Dr. Tunjung Sulaksono, S.IP., M.Si. (Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan UMY), Dr. Phil. Ridho Al-Hamdi, S.Fil.I., M.A. (Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMY), serta Basuki, S.E. (Kepala Tata Usaha Magister Ilmu Pemerintahan UMY).

Dari Universitas Muara Bungo turut hadir Harpin Syah, S.IP., M.IP (Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMB), Joko Setyoko, S.IP., M.Si. (Wakil Dekan FISIP UMB), dan Dedi Epriadi, S.Sos., M.Si. (Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan UMB).

Dalam pertemuan tersebut, UMY dan UMB sepakat memperkuat kolaborasi Tridharma Perguruan Tinggi melalui penyesuaian kurikulum, integrasi teori dan praktik pembelajaran, serta keterlibatan langsung mahasiswa dengan masyarakat dan dunia pemerintahan daerah.

MoU juga memuat komitmen bersama dalam riset kebijakan publik berbasis data, pengelolaan jurnal terakreditasi Sinta II, serta pengembangan kerja sama internasional dengan universitas di Filipina.

“Kami menilai kerja sama dengan UMY adalah langkah strategis untuk memastikan kualitas akademik yang kompetitif, sekaligus menyiapkan mahasiswa agar siap menghadapi tantangan global. Kolaborasi ini akan menjadi fondasi kuat bagi UMB dalam membuka program Magister Ilmu Pemerintahan yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah maupun nasional,” ujar Kaprodi Ilmu Pemerintahan UMB, Dedi Epriadi, S.Sos., M.Si.

Selain itu, kegiatan juga diisi dengan sosialisasi persiapan akreditasi menuju peringkat A. Upaya ini sejalan dengan target UMB untuk meningkatkan mutu pendidikan dan daya saing lulusan. Proses administratif pembukaan kelas kerja sama tengah dipersiapkan sesuai regulasi LLDIKTI Wilayah V dan X.

Sebagai bagian dari penguatan jejaring nasional, Prodi Ilmu Pemerintahan UMB juga resmi bergabung dengan Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan (KAPSIPI). Para dosen akan bergabung dengan Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Indonesia (ADIPSI). UMB dijadwalkan hadir dalam seminar dan rapat kerja tahunan KAPSIPI–ADIPSI di Universitas Diponegoro, Semarang, pada 25 Oktober 2025, yang menjadi forum penting bagi 168 program studi ilmu pemerintahan di seluruh Indonesia.

Kerja sama UMB dan UMY ini menandai langkah untuk pengembangan pendidikan tinggi ilmu pemerintahan yang berorientasi pada mutu, inovasi, dan kolaborasi global, sekaligus memperkuat peran perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan bangsa. (Humas)